SISTEM EKONOMI INDONESIA

 Berbicara tentang sistem ekonomi, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai perpaduan dari berbagai aturan yang saling terikat dan mendukung satu sama lain serta bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang di miliki untuk di berikan kepada seluruh rakyat secara merata.
Dengan demikian, sistem ekonomi Indonesia merupakan sebuah sistem atau disebut juga perpaduan aturan-aturan yang saling bergantungan dan memiliki tujuan untuk mengalokasikan seluruh kekayaan sumber daya negara kepada seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh, meskipun sampai sekarang belum direalisasikan dengan baik seutuhnya.

Dalam upaya menjaga kestabilan perekonomian Indonesia, negara Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Dimana sistem ekonomi campuran tersebut yaitu sistem ekonomi pasar dan terpimpin. Namun, meskipun menggunakan sistem ekonomi campuran tetap saja berlandas pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Indonesia memiliki sistem ekonomi berlandaskan pada UUD 1945 pasal 33 yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Pemerintah memiliki peranan penting sama halnya seperti swasta. Namun, peranan tersebut tidak dominan agar tidak terjadi sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi yang hanya di monopoli oleh beberapa pihak saja.
Sistem ekonomi Indonesia juga berasaskan kekeluargaan yang membuat perekonomian Indonesia tidak hanya di dominasi oleh faktor modal saja, namun keberadaan buruh di anggap penting juga dalam menjalankan perekonomian Indonesia.
Semua kegiatan perekonomian dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, semua kekayaan alam yang ada di Indonesia semuanya di kuasai oleh negara untuk semua kepentingan rakyat.
Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang akan di lakukan serta mempunyai hak untuk mendapatkan kelayakan hidup,

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Kedatangan Belanda

—Tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten.

—Tahun 1602 dibentuk VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang menjalankan usaha  monopoli dagang rempah. VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Selain di Nusantara, VOC juga berkuasa di Afrika Selatan, dan India.

—VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangannya.

Zaman Kolonial

—Culturstelsel (1830-1870) 

Sistem tanam paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian &

 peternakan serta tenaga kerja secara gratis. Budidaya kopi, teh, tembakau, tebu, digalakkan 

(karena permintaan di pasar dunia tinggi). 

Belanda –dengan Gubernurnya Jenderal Van Den Bosch- pada masa tersebut membutuhkan  

uang untuk mendanai perang Diponegoro (1825-1829) dan Perang Padri.  

Tanam paksa berakhir pada tahun 1870, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial.  

Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. 

—Politik etis (balas budi) dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900an. Fokusnya: irigasi,  

edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini lembaga perkreditan rakyat mulai muncul 

(modalnya diawali oleh lumbung desa). 

 Kemerdekaan

—Masalah: hiperinflasi, karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata

uang: uang keluaran De Javasche Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia

Belanda. Juli 1946 rakyat diminta menyetor uang ke Bank Tabungan Pos yang akan dipinjam

Pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada Pemerintah yang baru merdeka. Terkumpul

Rp 500 juta.

Tahun 1968, diterbitkan UU No 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di

Indonesia. 

—Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal (karena perginya para investor  

Belanda dan merosotnya kepercayaan kpd bursa Indonesia karena hiperinflasi) 

—Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, Pemerintah menerbitkan Perpu 

No 2/ 1959 yang memotong nilai mata uang menjadi 1/ 10 (sepersepuluhnya).  

—Selama periode 1950-1965 RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek 

‘nasionalisme’ (dari mulai Monas, Patung Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan  

Semanggi, Hotel Indonesia, poros Jkt-Moscow-Peking, merebut Irian Barat, dsb) namun yang  

terjadi adalah inflasi sampai 3 digit.

—

 Masa Orde Lama

1.Penyelenggaraan KTT Asia Afrika (20-24 April 1955 di Bandung)

2.Asian Games IV di Jakarta pada tahun 1962

3.Pembangunan infrastruktur seperti TVRI, jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, jalanan

    utama (Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto)

4.Menjadi tuan rumah Games of The Emerging Forces (Ganefo) pada tahun 1963

— 

Dalam Sidang Umum III MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program  

berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluarnya RI dari 

PBB dan ditolaknya hutang IMF. 

Di akhir periode orde lamaa  masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian,

 memunculkan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). 

—Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966,  

Soeharto resmi menjadi Presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967.

 Masa Orde Baru

Orde Baru mewarisi hutang Orla sebesar US$ 530 juta (padahal pendapatan negara dari  

ekspor migas dan non migas hanya US$ 430 juta) 

—Inflasi sebesar 650%, harga beras naik menjadi 900%. 

—Tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama: turunkan defisit anggaran –dengan cara  

menurunkan pengeluaran Pemerintah. 

—Menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional –terutama IMF dan Bank

Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing 

(diberlakukan UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967) 

—Fokus pembangunan pada sektor pertanian—. Sesudah tahun 1970an, pertambangan minyak  

ditingkatkan eksplorasinya.

Keberhasilan Masa Orba

Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun 

—Pendapatan perkapita dari US$ 260 (tahun 1970) menjadi US$ 500 (tahun 198—0)

Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986 

—Penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa (40,08%) tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa (15,08%)  

tahun 1990.

 Reformasi

Pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi

terhadap Orde Baru. Agenda reformasi antara lain sbb: 

1.Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; 

2.Penghapusan dwifungsi ABRI; 

3.Penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan 

    pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 

4.Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggaraan 

    otonomi daerah; 

5.Mewujudkan  kebebasan pers; Mewujudkan kehidupan demokrasi.

sumber :  https://www.mutosagala.files.wordpress.com